Dandhy Laksono: Jangan Kurung Film Dokumenter di Menara Gading

0
6040
Love 15

20141229_DhandyLaksono_1Awalnya merasa resah karena tontonan televisi kekinian kurang memperhatikan unsur pengembangan pengetahuan, pelestarian budaya, kebijakan publik, dan problem sosial. Hal tersebut yang membuat Dandhy Dwi Laksono terpancing menjadi pelaku kreatif dalam perkembangan film dokumenter di Indonesia. “Program televisi diproduksi tanpa desain dan konsep yang jelas. Semata ditentukan oleh eksperimen orang-orang TV sendiri terkait rating dan share. Begitu sebuah program dijajal dan laku, maka ramai-ramai dibuat tiruannya,” ujar Dandhy.

Dirinya memutuskan melebur dengan WatchdoC Production House yang berpola gerak ‘battle ground’, sebagai budaya tanding terhadap tayangan televisi. Tentu karena televisi adalah medium yang dikonsumsi orang sehari-hari, meski dalam beberapa tahun ke depan akan segera digantikan internet. “Publik tidak pernah disigi,” kata Dandhy. “Program apa yang sesungguhnya ingin mereka tonton sebagai masyarakat atau pembayar pajak.”

Secara garis besar, dinamika perkembangan film dokumenter di Indonesia, arah distribusinya cenderung terjebak menjadi ekslusif. “Film dokumenter di Indonesia masih menjadi ‘barang mewah’. Bukan karena treatment produksinya, tapi semata karena publik secara umum kesulitan mengakses. Ada kecenderungan film dokumenter di Indonesia terjebak dalam menara gading (seperti karya seni tertentu). Hanya dinikmati sekelompok kecil orang dan kalangan itu-itu saja,” ujar lulusan Jurusan Hubungan Internasional,  Universitas Padjadjaran tersebut.

Pembuatnya cenderung mendambakan apresiasi dalam berbagai festival daripada ditonton seluas mungkin oleh publik. Padahal yang diperlukan ialah film dokumenter harus mampu memicu percakapan publik. Terlebih akhirnya membuahkan perubahan tatanan sosial. “Tentu saja festival atau bioskop bisa menaikkan kadar popularitas dari film tersebut. Tapi setelah populer, bila ujung-ujungnya rakyat tetap sulit menonton, ya pesannya jadi kurang efektif,” keluh Dosen Jurusan Jurnalistik itu.

Di Indonesia, dokumenter belum menjadi industri yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Dokumenter masih menjadi bagian issue driven yang dihela oleh produser pemilik budget, baik itu NGO (Non Govermental Org) maupun gerakan-gerakan sosial lainnya. Tapi kini mulai banyak komunitas-komunitas dan individu yang menekuni dokumenter. “Di tangan individu atau komunitas di daerah-daerah, dokumenter seperti blog melawan media umum di masanya,” imbuh mantan Supervisory Council, Press Legal Aid (LBH Pers) ini.

Meski begitu, Dandhy berharap agar kejadian yang menimpa blog, tak terjadi pula pada dokumenter. Hal tersebut terkait para blogger yang lebih tertarik memanfaatkan blognya demi meraup keuntungan bernilai ekonomis daripada menyuarakan pendapatnya. “Blog dalam beberapa hal, telah bergeser dari ekspresi personal menjadi kendaraan viral marketing untuk industri komersial. Blog di Indonesia, cenderung mati muda, sebelum mencapai usia yang cukup matang untuk menjadi pilar kelima demokrasi, menggantikan media umum,” jelas Sutradara Film Dokumenter Yang Ketu7uh tersebut.

Rangkaian pola kerja atau metode untuk memproduksi film dokumenter tak terlalu berbeda dengan film kebanyakan. Pertama, dimulai dari riset, lalu oberservasi lapangan, pendekatan sosial, produksi, dan pasca-produksi. “Bagian paling membutuhkan ketekunan adalah riset dan pendekatan sosial,” ungkap penulis buku Jurnalisme Investigasi yang terbit tahun 2010 silam itu.

Di sisi lain film dokumenter sangat efektif digunakan sebagai salah satu elemen untuk mengadvokasi permasalahan sosial. WatchdoC telah memproduksi beberapa di antaranya, baik yang komersial maupun non-komersial. Beberapa yang bersifat komersial misalnya: Jalan Pedang, Bab Yang Hilang, atau Memoar (KompasTV). Sedangkan yang non-komersial seperti: Alkinemokiye, Onde Mandeh, atau Belakang Hotel.

20141229_DhandyLaksono_2

Distribusi Film Dokumenter di Pasar Indonesia

Mengenai distribusi film, bisokop memang menjadi salah satu ruang sirkulasi konten yang kuat. Akan tetapi bioskop kekinian cenderung memilih film berdasarkan rating, bukan kualitas dari film itu sendiri. Dalam kasus film ‘Yang Ketu7uh’ misalnya, sejatinya secara kualitas, sebagai film yang menggunakan medium bioskop juga tidak terlalu baik. Akan tetapi mulai timbul kesadaran dari bioskop untuk memberi wadah dan kesempatan. “Mereka menyebutnya ‘limited screening’. Jadi ini semacam quota yang diberikan oleh jaringan bioskop untuk memberi ruang di sela-sela rutinitas komersial. Demikian juga dengan stimulasi festival-festival film pendek,” kata Dandhy.

Tapi problemnya ada pada sisi edukasi publik terhadap film dokumenter itu sendiri. Film dokumenter baru 16 tahun masuk bioskop, sejak Student Movement, dan baru ada 7 buah, termasuk Yang Ketu7uh. Tentu saja tak bisa dibandingkan dengan film fiksi yang telah ditonton di bioskop Indonesia sejak 1926, Lutung Kasarung misalnya. Untuk merebut  ruang distribusi, para pelaki kreatif di sektor film dokumenter harus memasang strategi. Selain itu perlu ada edukasi pasar yang berkelanjutan dari berbagai pihak.

“Tak ada tempat edukasi intensif yang bisa dilakukan sebaik di televisi. Tentu sebagai medium yang kini menjadi tempat 70% orang Indonesia mendapatkan informasi dan hiburan,” ungkap peraih People Choice Award untuk filmnya ‘Alkinemokiye’, dari Screen Below the Wind, Southeast Asia Documentary Festival, 2012 yang lalu ini.

Di samping itu ada berbagai langkah lain sebagai alternatif lain untuk melakukan distribusi. Khususnya bagi para pelaku kreatif subsektor film dokumenter yang bergelut di ranah lokal. Salah satunya yaitu distribusi melalui media sosial seperti youtube. Sangat efektif sebagai distribusi alternatif untuk menjangkau audience masyarakat urban. Sponsorship tetap bisa dilakukan dalam medium tersebut. Meskipun untuk menjangkau penonton di pelosok, pilihannya tetap televisi atau layar tancap keliling.

Sementara itu secara umum bagi Dandhy, tak ada perbedaan substansi yang cukup jauh, antara film dokumenter sebagai tayangan televisi dengan film dokumenter yang dibuat secara independen. “Beradaptasi dengan televisi adalah adaptasi terkait treatment dan kemasan. Soal substansi, TV atau indie tak bisa menjadi alasan bila riset dan observasinya sama-sama lemah,” jelas Sutradara Film Dokumenter Biografi Munir: ‘Kiri Hijau, Kanan Merah’, program kerjasama antara WatchdoC dengan KontraS, 2009 yang lalu tersebut.

Perbedaan yang paling kentara hanya terletak pada treatment-nya. Dalam dokumenter televisi, ada jeda iklan sebagai realitas yang harus dihadapi. Karena itu alur ceritanya harus dibuat memiliki multi-klimaks, sesuai potongan segmen  untuk jeda iklan. Sementara dalam dokumenter independen, sutradara memiliki kemewahan untuk membangun cerita dengan klimaks besar di bagian akhir.

Dalam produksi film dokumenter, intervensi dari pihak luar sangat rentan terhadap perubahan konten film itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pelaku kreatif. Intervensi kerap datang dari dua arah yaitu, produser pemilik dana atau pengusaha pemilik medium seperti TV. Bila kita tidak memerlukan keduanya, maka intervensi tidak akan punya pintu masuk. Diproduksi secara indie, dan didistribusikan via media social adalah contohnya.

“Tapi bila ingin memiliki dimensi sustain secara bisnis, maka intervensi harus dihadapi dengan konten yang kuat dan integritas yang solid. Bila sebagai sutradara kita memilki konten dan integritas yang solid, posisi tawar kita tak akan dipandang lebih rendah oleh penyandang dana atau pemilik outlet,” ungkap mantan Head of Assignment Desk for RCTI tersebut.

20141229_DhandyLaksono_3

Tantangan Film Dokumenter

Menurut Dandy tantangan kekinian bagi para pelaku kreatif di sektor film dokumenter tak banyak. Pertama, bersama-sama mengedukasi publik tentang apa itu dokumenter. Kedua, tidak terjebak pada menara gading, dokumenter sebagai karya seni yang tercerabut dari penontonnya yang seluas mungkin. Ketiga, pelakunya mulai harus sering memproduksi tanpa perlu memikirkan karyanya layak festival atau tidak. Untuk apa bikin karya bagus tapi hanya 2-3 tahun sekali. Lebih baik membuat karya-karya yang sederhana tetapi rutin. Karena pertempuran budaya terjadi setiap hari di ruang-ruang publik dan bukan 2-3 tahun sekali di ajang festival.

“Kita perlu memiliki rumah-rumah produksi yang banyak untuk memperbanyak produksi. Kedua, mereka perlu membuat desain produksi dan usaha di mana dokumenter bisa menghidupi diri sendiri, bukan tergantung funding atau waktu luang,” ungkap Peraih juara pertama sebagai wartawan terbaik tahun 2008 dari Aliansi Jurnalis Independen, atas karya investigasinya terkait ‘Pembunuhan Munir’ tersebut. Seperti halnya produser atau pelaku Hollywood yang juga bisa memproduksi ‘Inside Job’ atau ‘The Cove’, rumah-rumah produksi besar juga perlu didorong untuk bersama-sama memproduksi dokumenter di sela-sela kegiatan produksi feature film. Selain itu harus ada dukungan yang kuat bagi komunitas-komunitas indie atau bahkan masyarkat, untuk memproduksi konten-konten mereka sendiri.

Untuk mengembangkan industri kreatif film dokumenter di Indonesia agar berkelanjutan, diperlukan perlindungan dan jaminan pasar bagi para pelaku kreatif. “Di Inggris, ada aturan bahwa 25% konten TV publik (BBC) atau terestrial (free to air) harus diproduksi oleh pihak luar. Ini memberi proteksi kepada pelaku industri kreatif dan jaminan pasar (captive). Sehingga industri kreatif berkembang dan mendapatkan outlet-nya,” ujarnya penulis artikel Menabrak Aturan Kampanye di Televisi, diterbitkan Harian Koran Tempo 2009 yang lalu ini.

Di Indonesia, karena tak ada aturan ini, semua diproduksi in house karena dianggap lebih murah. Akibatnya semua pemain di sektor industri kreatif menjadi buruh di perusahaan besar daripada menekuni usaha sendiri. Bila ingin memiliki tradisi dokumenter sekuat Inggris dan BBC-nya, secara struktural, mungkin pendekatan ‘proteksi’ dengan intervensi negara ini, bisa dilakukan. Sebab membiarkan industri kreatif di tangan mekanisme pasar, sudah terbukti gagal di Indonesia. Salah satu buktinya, lahir berbagai tontontan TV dan bioskop yang cenderung memindahkan FTV atau sinetron ke layar lebar.

 

Tautan Luar:

Foto: Dok. pribadi